Jakarta, 18 Mei 2026 — Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, Dr. Agus Sudrajat, dalam rapat bersama jajaran Kedeputian I, Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan se-Indonesia, serta Politeknik STIA LAN Jakarta, Bandung, dan Makassar, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, kecanggihan teknologi, maupun banyaknya regulasi yang diterbitkan pemerintah. Faktor yang paling menentukan adalah kualitas kebijakan publik yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Menurut Dr. Agus Sudrajat, kebijakan publik yang berkualitas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah strategis pembangunan bangsa. Kebijakan harus mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ASN Indonesia dituntut tidak hanya bekerja secara prosedural, tetapi juga visioner, adaptif, berbasis data, inovatif, dan berorientasi pada dampak nyata.
“ Pembangunan yang berhasil selalu diawali oleh kebijakan yang berkualitas. Ketika kebijakan disusun secara tepat, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka program pembangunan akan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat ,” ujar Dr. Agus Sudrajat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa para analis kebijakan memiliki peran strategis sebagai pengawal kualitas keputusan publik. Analis kebijakan tidak hanya bertugas menyusun rekomendasi, tetapi juga memastikan kebijakan tetap relevan, solutif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Profesionalitas, integritas, kompetensi, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
Dr. Agus Sudrajat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan. Sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak luas.
“ Tidak ada kebijakan hebat yang lahir dari ego sektoral. Kebijakan terbaik lahir dari kolaborasi, pertukaran pengetahuan, penggunaan data yang akurat, serta kepedulian bersama terhadap masa depan bangsa ,” tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045, ASN Indonesia diharapkan mampu menjadi motor perubahan dan penggerak inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Penguatan kualitas kebijakan publik diyakini menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, mempercepat pembangunan nasional, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sejalan dengan upaya tersebut, Politeknik STIA LAN Bandung turut berpartisipasi aktif dalam penguatan kapasitas analis kebijakan melalui keikutsertaan enam dosennya dalam kegiatan Sertifikasi Kompetensi (Serkom) Analis Kebijakan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis institusi dalam memperkuat kapasitas akademik sekaligus menyiapkan ekosistem pembelajaran yang mampu menghasilkan calon analis kebijakan publik masa depan yang profesional, adaptif, dan kompeten.
Program sertifikasi kompetensi tersebut dilaksanakan sejak 11 Mei 2026 melalui tahapan pembekalan, pendalaman materi, serta penyusunan portofolio kompetensi peserta. Selanjutnya, pada 21 Mei 2026 dilaksanakan uji kompetensi yang dibagi ke dalam tiga kelompok asesmen guna memastikan proses penilaian berjalan efektif, objektif, dan sesuai standar kompetensi nasional Analis Kebijakan.
Keikutsertaan para dosen dalam sertifikasi ini mencerminkan komitmen Politeknik STIA LAN Bandung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia akademik, khususnya di bidang analisis kebijakan publik. Kompetensi praktis dan profesional yang diperoleh melalui sertifikasi diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas individu dosen, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebijakan publik dan administrasi negara.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap transformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis evidence-based policy sebagaimana didorong oleh Lembaga Administrasi Negara. Dengan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi kompetensi analis kebijakan, diharapkan akan lahir generasi ASN dan analis kebijakan masa depan yang mampu menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
