Cianjur, 7 Juli 2026 – Politeknik STIA LAN Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Desa Kompeten: Peningkatan Literasi Digital Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik.” Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 7 Juli 2026, bertempat di Kantor Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dengan melibatkan aparatur desa, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Program PkM ini diselenggarakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik STIA LAN Bandung yang terdiri atas Drs. Ramdani Priatna, M.Si., Dra. Laksmi Fitriani, M.M., Ati Rahmawati, S.IP., M.E., dan Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Dalam sambutannya, pemerintah Desa Sarampad menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Digitalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Pemerintah desa berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan praktis serta solusi terhadap berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis digital.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengawasan serta tata kelola pemerintahan daerah, yaitu Muzani Saleh, S.STP., M.AP., selaku Inspektur Pembantu III, serta Indra Sunggara, S.IP., M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Cianjur. Kedua narasumber memaparkan materi mengenai pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis digital, implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta strategi mitigasi risiko dalam pengelolaan dana desa.
Melalui sesi diskusi yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD), peserta secara aktif mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem digital pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil diskusi, beberapa isu utama yang mengemuka antara lain perubahan regulasi yang cukup dinamis sehingga memerlukan penyesuaian berkelanjutan, kemampuan aparatur desa yang belum merata dalam mengoperasikan aplikasi digital, keterbatasan integrasi data antar sistem, serta kendala infrastruktur jaringan internet yang memengaruhi proses sinkronisasi dan pelaporan data.
Diskusi juga menyoroti implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun kedua aplikasi telah mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa, aparatur masih menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat ketelitian dalam penginputan data, perubahan regulasi yang berdampak pada penyesuaian APBDes, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang dipublikasikan.
Selain aspek teknis pengelolaan keuangan, peserta juga membahas pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintah Desa Sarampad telah berupaya mempublikasikan APBDes dan realisasi anggaran melalui baliho, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Namun demikian, optimalisasi media digital seperti website desa dan media sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi informasi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Tim PkM Politeknik STIA LAN Bandung merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi agenda pengabdian berikutnya. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan literasi digital aparatur desa dalam pemanfaatan Siskeudes dan pengelolaan dokumen digital, penguatan kapasitas pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, optimalisasi pembentukan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, pengembangan media informasi digital desa seperti website dan dashboard keuangan, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan data dan publikasi informasi keuangan desa secara terpadu.
Ketua Tim PkM, Drs. Ramdani Priatna, M.Si., menyampaikan bahwa penguatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di tingkat desa. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola informasi, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Senada dengan hal tersebut, anggota Tim PkM Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa literasi digital merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang modern dan adaptif. Melalui peningkatan kompetensi aparatur desa, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terus diperkuat.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Berbagai pertanyaan, pengalaman lapangan, serta praktik baik dalam pengelolaan keuangan desa menjadi bahan diskusi yang konstruktif antara narasumber, aparatur desa, dan tim akademisi. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui program “Desa Kompeten”, Politeknik STIA LAN Bandung kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan pendidikan dan penelitian berkualitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam menghadapi era transformasi digital.
