Bandung, 7 Oktober 2026 – Bonus demografi tidak akan otomatis membawa kesejahteraan bila birokrasi masih bekerja secara terkotak-kotak dan sekadar mengulang program tahun lalu. Di tengah pesatnya kecerdasan buatan (AI), Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong transformasi birokrasi yang berbasis data dan diukur dari dampaknya bagi masyarakat. Gagasan ini mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Reformasi Birokrasi dan Transformasi SDM di Era Artificial Intelligence: Menyiapkan Indonesia Menghadapi Bonus Demografi dan Tantangan Global”. Seminar diselenggarakan Politeknik STIA LAN Bandung bekerja sama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Jawa Barat di Aula Politeknik STIA LAN Bandung, Rabu (7/10/2026).
Seminar dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T. Tiga narasumber hadir: Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Dr. Ir. Hj. Rd. Dewi Sartika, M.Si., Analis Kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dr. Azis Zulficar Aly Yusca, S.STP., M.S., Analis Kebijakan Ahli Madya Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Penduduk Produktif Baru “Energi Potensial”
Prof. Budi Setiyono mengingatkan bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif baru merupakan “energi potensial”. Tantangan utamanya adalah mengubah kuantitas itu menjadi kapasitas produktif: penduduk yang sehat, terdidik, terampil, dan adaptif di tengah disrupsi teknologi. “Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan lagi gambaran masa depan. Menurutnya, AI kini masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ranah eksklusif manusia: menganalisis, memprediksi, mengenali pola, dan mengambil keputusan. “AI punya dua muka sekaligus. Ada potensi, ada risiko. Kalau kita tidak memitigasinya, kita akan tergulung sendiri dan tidak bisa memanfaatkannya,” ujarnya.
Dari Mengejar SPJ ke Mengejar Hasil
Prof. Budi menyoroti paradigma birokrasi. Ia membandingkan model birokrasi kontinental yang bertumpu pada kepatuhan regulasi dengan model Anglo-Saxon yang menekankan output dan outcome. Menurutnya, sebagian besar negara kini cenderung ke model Anglo-Saxon.
Ia mengibaratkannya dengan cara mendidik anak. Anak yang diatur dengan jadwal kaku tanpa alasan rasional hanya patuh demi terlihat akuntabel. Sebaliknya, anak yang diberi ruang mengatur diri, dengan batas yang jelas dan tujuan yang terukur, akan tumbuh sehat.
Ia menilai pola kontinental mendorong birokrat menduplikasi program tahun sebelumnya karena dianggap paling aman secara pertanggungjawaban. Akibatnya, birokrasi tidak sempat dan tidak berani merespons persoalan publik yang dinamis. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil akhir: apakah kebutuhan mereka terjawab,” katanya. Ia juga menekankan agar AI tidak berhenti sebagai alat bantu, tetapi ikut membangun cara kerja organisasi secara utuh.
Jawa Barat: Satukan Sistem, Ukur Dampak
Dr. Dewi Sartika memaparkan desain kerangka kebijakan transformasi birokrasi pemerintahan di Jawa Barat. Ia mencatat kemajuan penerapan sistem merit di Jabar. Nilainya naik dari 277 pada 2019 menjadi 375,5 pada 2020, lalu 396,5 pada 2022, dan 400 pada 2024, dari nilai maksimal 410.
Meski begitu, ia mengakui Jawa Barat masih menghadapi pekerjaan rumah. Investasi yang tinggi secara makro belum sepenuhnya menjawab persoalan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Karena itu, transformasi diarahkan untuk mengubah cara kerja yang terkotak-kotak (silo), berorientasi proses administratif, dan memakai aplikasi yang berdiri sendiri. Arahnya menuju pemerintahan yang terintegrasi, berbasis data dan bukti (evidence-based policy), serta berorientasi pada outcome dan dampak.
Kerangka tersebut bertumpu pada empat transformasi utama, yakni tata kelola, kelembagaan, SDM aparatur, dan kinerja. Keempatnya ditopang SADA Jabar sebagai fondasi data pemerintahan, sekaligus dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Integrasi juga harus berjalan dari provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan hingga desa/kelurahan sebagai ujung layanan.
“Ukuran keberhasilan harus bergeser dari ‘apa yang dikerjakan’ menjadi ‘apa yang berubah bagi masyarakat’. Transformasi birokrasi pada intinya adalah menyatukan sistem pemerintahan agar menghasilkan dampak nyata,” ujar Dewi, yang juga menjabat Ketua INAKI Jawa Barat.
Menyiapkan Generasi Birokrat Berikutnya
Seminar ini diharapkan menjadi ruang pengayaan bagi mahasiswa, aparatur, akademisi, dan pemangku kepentingan. Fokusnya adalah menyiapkan SDM, terutama generasi Z, yang paham AI dan mampu menjadikan birokrasi tidak hanya cepat, tetapi juga inovatif. Melalui kolaborasi dengan IAPA Jawa Barat, Politeknik STIA LAN Bandung menegaskan perannya dalam mempertemukan gagasan akademik dengan praktik pemerintahan. Dengan begitu, aparatur yang dihasilkan siap menjawab kebutuhan birokrasi dan pembangunan nasional.
