Bandung, 9 September 2025 – Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat menggelar acara penerimaan mahasiswa magang dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara (APN) Politeknik STIA LAN Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pelayanan publik dengan dunia akademik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Acara yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Drs. Dan Satriana, serta Sekretaris Program Studi Sarjana Terapan APN Politeknik STIA LAN Bandung, Rofi’ Ramadhona Iyoega, S.P., M.Sos.
Dua mahasiswa yang diterima untuk program magang ini adalah Natasya Rizky Aprilia dan Najmi Salma Zahirah, keduanya dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara. Dalam program magang ini, mahasiswa akan terlibat langsung dalam aktivitas Ombudsman, mulai dari pemantauan pelayanan publik, penerimaan laporan masyarakat, hingga analisis kebijakan terkait pengaduan layanan publik.
Dalam sambutannya, Dan Satriana menyampaikan apresiasi kepada Politeknik STIA LAN Bandung atas kerja sama yang terjalin selama ini, “Politeknik STIA LAN Bandung adalah mitra kami, program magang merupakan bentuk kolaborasi yang menjadi langkah penting untuk menyiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terlebih lagi dalam bidang pengawasan. Kami berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkontribusi nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Rofi’ Ramadhona Iyoega menekankan pentingnya pengalaman lapangan bagi mahasiswa, “Program magang ini menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga melihat langsung praktik penyelenggaraan pelayanan publik, dalam penyesuaian kurikulum yang saat ini sedang kami lakukan mahasiswa dituntut tidak hanya meningkat keterampilannya di bidang pelayanan namun juga dapat mengedepankan aspek etika”, jelasnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta generasi profesional yang siap berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
