Bandung – Pusat Kajian Pelayanan Publik dan Reformasi Administrasi (PERFORMA) Politeknik STIA LAN Bandung menginisiasi pembentukan Desa Binaan melalui Laboratorium Administrasi dan Inovasi Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kualitas layanan publik di Jawa Barat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pembentukan Desa Binaan melalui Laboratorium Administrasi dan Inovasi Desa (Program Desa Ramah Pelayanan Publik)” yang digelar di Aula Politeknik STIA LAN Bandung, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Diskusi berlangsung interaktif dan dipandu langsung oleh Ketua PERFORMA Rofi’ Ramadhona Iyoega, S.P., M.Sos sebagai moderator, yang mengarahkan jalannya pembahasan terkait tantangan tata kelola desa serta peluang kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah.
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T. menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa melalui pendekatan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. “ Melalui program Desa Binaan ini, Politeknik STIA LAN Bandung ingin menghadirkan kontribusi nyata dari akademisi untuk membantu desa menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola, pelayanan publik, hingga penguatan kapasitas aparatur desa Kami berharap desa binaan yang dikembangkan dapat menjadi model praktik baik yang bisa direplikasi di berbagai daerah, ” ujarnya.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., dalam paparannya menyampaikan bahwa desa saat ini menjadi subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi desa.“ Dari 5.311 desa yang ada di Jawa Barat, masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Kami berharap akademisi dapat membantu merumuskan permasalahan desa secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, ” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi desa, mulai dari kesiapan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Selain itu, digitalisasi desa juga perlu diarahkan agar lebih terintegrasi dan tidak hanya bersifat lokal di masing-masing desa.
Sementara itu Asisten Pencegahan Maladministrasi, Kartika Purwaningtyas dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menjelaskan bahwa persoalan pelayanan publik di desa sering kali tidak muncul ke permukaan. Data pengaduan masyarakat terkait desa tercatat hanya sekitar satu persen dari total pengaduan di Jawa Barat, meskipun faktanya masih banyak persoalan di tingkat desa.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang sering terjadi antara lain terkait pengelolaan dana desa, kualitas pelayanan publik, kapasitas aparatur desa, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa. “ Banyak desa belum memiliki standar pelayanan yang jelas, SOP, maupun SPM. Hal ini membuat pelayanan publik di desa belum berjalan secara konsisten dan berpotensi menimbulkan maladministrasi ,” jelasnya.
Melalui FGD tersebut, para peserta juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem monitoring dan pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, BPD, masyarakat, dan lembaga pengawas.
Program Desa Binaan yang digagas Politeknik STIA LAN Bandung diharapkan dapat menjadi laboratorium praktik bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pendampingan desa, sekaligus menghasilkan model tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penentuan desa binaan ke depan akan dilakukan secara cermat melalui pemetaan kebutuhan serta identifikasi permasalahan di masing-masing desa. Pendekatan pembinaan juga akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, seperti penguatan pelayanan publik, tata kelola keuangan desa, pengelolaan pengaduan masyarakat, penguatan BUMDes dan koperasi desa, hingga digitalisasi layanan desa.
Dengan langkah tersebut, desa binaan yang terbentuk diharapkan dapat menjadi contoh praktik tata kelola desa yang baik serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkualitas di Jawa Barat.
